Foto: Angling A
TerasINHIL Batang - Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo yang belakangan masuk bursa cagub DKI mendeklarasikan pemilihan kepala desa (Pilkades) tanpa politik uang. Ini adalah upayanya untuk memastikan pengelolaan anggaran desa yang bebas korupsi.
Yoyok mengatakan pelaksanaan Undang-undang Desa memberikan wewenang yang besar bagi perangkat desa termasuk untuk mengelola anggaran. Oleh sebab itu perlu penyelenggaraan demokrasi yang bersih mulai dari tingkat bawah.
"Tujuan UU Desa tidak akan tercapai tanpa penyelenggaraan demokrasi yang bersih, tanpa politik uang dan kekerasan di tingkat desa," kata Yoyok, Senin (4/4/2016).
Tantangan Pilkades tanpa Politik Uang, lanjut Yoyok, diawali juga adanya laporan masyarakat tentang politik uang di tingkat desa. Selain itu pilkades yang masih mempraktikkan politik uang membatasi orang-orang potensial yang tak memiliki dana.
"Tantangan itu muncul begitu saja karena banyak kandidat kepala desa yang melaporkan praktek politik uang yang marak setiap pilkades. Calon pemimpin yang baik tapi tidak punya biaya sering terganjal. Selain itu, politik uang membuat pendidikan politik tidak jalan," tegas Yoyok.
Proses Pilkades tersebut diawali dengan pendaftaran kandidat yang dilaksanakan panitia Pilkades masing-masing. Dokumen-dokumen yang diserahkan dinilai sesuai dengan kelengkapannya. Kemudian, ketua panitia menyerahkan dokumen yang sudah lolos seleksi administratif ke tingkat kabupaten. Peserta yang lolos diwajibkan mengikuti tes tertulis, yang terdiri dari uji tata kelola pemerintahan, pengetahuan umum tentang isu-isu terkini, dan psikotes. Tes tersebut tidak sekedar formalitas semata. Di desa Lebo Kecamatan Gringsing misalnya, tiga dari delapan kandidat yang lolos seleksi berkas gagal untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
Setelah kandidat lolos tes tertulis, ketua panitia mengajak semua kandidat untuk menandatangani pakta integritas di kantor Kecamatan. Isi pakta tersebut mencakup dua hal utama, yaitu kesediaan untuk melaksanakan pilkades tanpa politik uang dan menjaga pelaksanaan pilkades yang aman tanpa kekerasan. Pelanggaran yang terjadi akan diberikan sanksi sosial oleh masyarakat.
Uniknya siapapun bisa menjadi kepala desa jika dia aktif, dipercaya, serta berani bertanggungjawab, bahkan termasuk pedagang asongan. Sehingga Pilkades tidak harus kandidatnya orang berduit. Hal itu benar-benar terjadi karena di salah satu desa ada kandidat yang merupakan pedagang asongan.
"Tanpa politik uang, tukang asongan keliling pun berani untuk bertarung di Pilkades," pungkas Yoyok.
Penyelenggaraan demokrasi tingkat desa tersebut ternyata disambut baik oleh warga Batang. Ketua panitia Pilkades di Desa Lebo, Sukalim mengatakan pihaknya mengatakan proses yang banyak melinatkan masyarakat sejak awal merupakan kearifan lokal desa.
"Dengan proses yang dari awal melibatkan masyarakat, kandidat yang melanggar pasti mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Pemerintahannya tidak slamet. Ini merupakan kearifan lokal di dalam demokrasi desa," kata Sukalim.
Antusiasme itu juga merupakan dampak dari keberhasilan tiga desa yang sudah menjalankannya terlebih dahulu tahun lalu. Dampak dari kepemimpinan Kades hasi Pilkades tanpa politik uang ternyata bisa membawa pembangunan yang baik.
"Contohnya, desa Kemiri Barat yang sekarang meraih penghargaan pengelolaan dana desa terbaik tingkat kabupaten," ujar Yoyok.
Tahun 2016 ini akan ada 30 titik yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Tahun lalu sudah ada tiga desa yang melaksanakan dan saat ini sudah ada 13 desa yang menyatakan siap melaksanakan pilkades tanpa politik uang. Pemilihan kepala desa akan berlangsung 21 sampai 23 April 2016.
SUMBER : https://news.detik.com
Terima Kasih Atas Kunjungannya, Anda Baru Saja Membaca Artikel yang berjudul Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo mendeklarasikan pemilihan kepala desa (Pilkades) tanpa politik uang
Unknown
Post a Comment