RiauGNN, TELUKKUANTAN - Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau gagal memediasi Serikat Buruh
Lebuh Lurus dan SPSI NIBA. Padahal, dalam hearing, Kamis (22/9/2016)
pagi, kedua belah pihak dan perusahaan berkomitmen untuk bekerjasama.
"Awalnya sudah sepakat, ada titik temu. Tapi, saat akan
ditandatangani perjanjian, Serikat Buruh Lebuh Lurus malah kabur," ujar
Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, SAg usai hearing.
Karena tidak adanya perwakilan SBLL Inuman, PT GSL juga enggan untuk menandatangani poin-poin yang disepakati dalam rapat.
"Perusahaan juga tidak jadi tandatanganinya. Ini yang kita sesalkan.
Padahal, kita sudah berupaya untuk memediasi keduabelah pihak," terang
Musliadi.
Seperti yang diketahui, awalnya bongkar muat di Pabrik Kelapa Sawit
(PKS) PT GSL dilakukan oleh SPSI NIBA. Namun dalam perjalanan, terjadi
insiden yang tak diinginkan, sehingga GSL memutus hubungan kerja.
Peristiwa itu terjadi pada akhir 2015 silam. Momen ini dimanfaatkan
oleh pemerintahan desa Lebuh Lurus. Dimana, untuk bongkar muat dilakukan
oleh pemuda setempat.
Keberadaan buruh dari desa tidak berjalan mulus. Mereka mendapat
'perlawanan' dari SPSI NIBA. Bahkan, beberapa kali SPSI NIBA melapor ke
DPRD. Sadar akan kekurangan, masyarakat Lebuh Lurus membentuk SBLL
Inuman yang diketuai oleh M Yunus.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kuansing, Muharlius, SBLL belum
tercatat pada dinasnya. Kendati demikian, organisasi baru tersebut
tidaklah ilegal bekerja di GSL.
"Itu hak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Kita tidak bisa
melarang. Kita hanya mencatatkan saja, mana organisasi yang terdaftar
mana yang tidak," papar Muharlius yang hadir bersama sekretarisnya,
Samsius.
Dalam hearing ini, selain dihadiri dua kubu buru, juga hadir camat
Inuman, Akhyan Armofis, Kabag Pemerintahan Kuansing, Refendi Zukman,
Kabag Hukum Setda Kuansing, Irwan Nazif serta pimpinan GSL.***
HUMAS